default ads banner CODE: NEWS / LARGE LEADERBOARD / 970x90

Polemik Bintang Buleuen Dan Alam Pedeueng

Polemik Bintang Buleuen Dan Alam Pedeueng
Politik
FOTO: Bendera Alam Peudeng
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 1 / 468x60

Oleh : Dato' Sri Panglima Dr(HC) Tengku Sulaiman Abdul Razak Tiro

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Acheh masih terkatung-katung dalam kevakuman nyata untuk menetapkan bendera simbol dan himnenya yang eksklusiv sesuai memorendum kesepakatan MoU di Helsinki Finlandia 2005.

Pemain sebenarnya dalam Angkatan Acheh Merdeka, atau dikenal Gerakan Acheh Merdeka yang bersetuju ke meja perundingan, selanjutnya dibuka peluang dan kesempatan seluas-luasnya untuk berpartisipasi di ranah politik lokal di lembaga eksekutif dan legislatif Acheh, lewat kendaraan politik lokalnya adalah pihak yg sebenarnya-benarnya sudah dari awal mempersiapkan bendera lambang dan himne Acheh untuk disahkan sebagai Qanun Acheh.

Namun sebaliknya, Jakarta diam seribu bahasa tanpa ada reaksi dan respon yang diharapkan atas qanun tersebut. Sehingga sampai ke hari ini bendera bulan bintang,  lambang Singa Buraq dan Himne, sudah berusia hampir 43  tahun itu dan secara de factonya adalah mutlak hak paten mereka untuk diperjuangkan oleh pemain utama politik Acheh era konflik dan pasca MoU Helsinki belum disahkan untuk dikibar oleh Jakarta di lingkungan Pemerintah Acheh.

Nyata sekali perkembangan ini amat sangat mengecewakan kepada Acheh dan politisi lokal di Acheh khususnya. Ini seolah menghilangkan marwah harga diri dan martabat perjuangan Acheh, yang dengan segenap kodrat diperjuangkan sehinggalah lahirnya MoU Helsinki. Jelas sangat Memalukan buat mereka.

Namun demikian, hari ini situasi sosiopolitik lokal Acheh sudah mulai berubah bentuk gaya dan warnanya. Dominasi monopoli politik kelompok tertentu dalam arus politik lokal Acheh sudah mulai berimbang antara kelompok Angkatan Acheh Merdeka/Gerakan Acheh Merdeka dan beberapa kelompok sayap kiri politik lokal Acheh. Dengan terjadi perubahan tersebut, gaung memperjuangkan bendera lambang dan himne Acheh mulai juga berubah pola dan arahnya. 

Sebagai satu bentuk escape/melarikan diri dari jebakan benturan undang-undang maka terdengarlah oleh kita teriakan dan gerakan manuver kalangan tertentu di Acheh untuk memunculkan bendera alam pedeueng yang sudah berusia sekitar 800 tahun sebagai alternatif menjadi bendera Acheh.

Sebenarnya tidaklah semudah membalik telapak tangan menukarkan dari satu wacana bendera ke satu wacana yang lainnya, walaupun lewat institusi kelembagaan pemerintah itu sendiri. DPRA sendiri tidak punya hak hukum mutlak untuk mempatenkan bendera alam pedeueng sebagai bendera Acheh, tanpa menempuh sejumlah proses dan tahapan agar maksud dan tujuannya terlaksana.

Disudut pandang konstitusi kerajaan Acheh, paten bendera Alam Pedeueng, secara hukum status quonya adalah milik Kerajaan Acheh Darussalam, dan masih sah dipertanggung jawabkannya kepada para ahli waris kerajaan selaku pemegang mandat sah dalam lingkungan Istana Daruddunia untuk menjaga, memelihara, serta mempertahankannya sesuai perintah dan amanah dalam sumpah kerajaan Acheh tahun 1872 di Masjid Baiturrahman.

Maka oleh karena itu, atas landasan adab etika politik, hukum dan sejarah, institusi dan kelembagaan manapun dan apapun di Acheh serta Indonesia, tidak dibolehkan sewenang-wenangnya mengambil dan menggunakan bendera alam pedeueng serta seluruh perangkat alat kebesaran kerajaan walau dengan apa cara dan tujuannya sekalipun tanpa berkonsultasi dan meminta persetujuan terlebih dahulu dari ahli waris /pemegang mandat sah di lingkungan Istana Daruddunia.

Sehingga Tahun 1874 di Istana sementara, Keumala Dalam bendera alam pedeueng masih terus dikibarkan sebagai simbol kedaulatan entiti politik yang sah Kerajaan Acheh Darussalam. Namun dengan keputusan Majlis Qadhi Kerajaan dan Majlis Tuha Peuet Kerajaan untuk memindahkan sementara otoritas hak dan wewenang kerajaan kepada sistem Kewalian, maka segala simbol-simbol Kerajaan Acheh Darussalam, dinonaktifkan untuk sementara waktu dan berlakulah pula bendera dan simbol-simbol kewalian  dalam urusan resmi kerajaan.

Harus dicatat, bahwa kedua institusi monarki kerajaan dan sistem Kewalian, lahir dan berdiri di dua situasi yang berbeda. Yang lebih penting, bahwa keduanya tidak boleh berdiri dan berfungsi di satu waktu yang sama.

Oleh demikian, jika DPRA sudah mendapat persetujuan dari para ahli waris sah/pemegang mandat Kerajaan Acheh Darussalam yang bertanggung jawab menjaga, memelihara, serta mempertahankan bendera alam pedeueng, serta seluruh perangkat alat kebesaran kerajaan untuk meng-qanunkan pengibaran bendera alam pedeueng di wilayah Self-Government Acheh, maka keberadaan institusi Lembaga Wali Nanggroe sudah seharusnya dipertikaikan dan diperdebatkan.

Namun demikian, dalam manuver Acheh memacu wacana dan wahana integrasi Institusi Kerajaan Acheh Darussalam, ke dalam satus quo geo politik dan geososial daerah Acheh, hari ini pastilah akan menjadi satu sindrome paradox lantas menuai sejumlah konsekwensi pro dan kontra dalam pembahasan tesis dan antesisnya.

Lantaran itu, proses adaptasi ini jelas begitu complex dan rumit atas pertimbangan beberapa persoalan pokok yang sangat dominan sebagai faktor penentu berhasil atau tidaknya implementasi pengibaran bendera alam pedeueng dalam revisi qanun bendera Acheh.

Semoga saja persoalan deadlock qanun bendera Acheh dengan melibatkan bendera istitusi Kerajaan Acheh Darussalam beserta seluruh perangkat alat-alat kebesarannya, ini akan menemui titik temu yang hakiki dengan merangkul seluruh unsur dan bagian dari rakyat Acheh yang berobligasi dan akuntabel agar tidak ada tersakiti, tersisih dan dinafikan haknya yang jelas. Sebuah Self-Government Acheh, yang dikemas rapi dalam nuansa dan aroma monarki kerajaan masih satu terobosan baru yang masuk akal, unik dan khusus dalam berkehidupan dan berpemerintahan di Acheh meutuwah ini. Wallahua'lam Bisshawab!


Kontributor :
Editor : Jefri Aceh 1
Publisher : Alfina Putri
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 2 / 468x60

You can share this post!

Komentar