default ads banner CODE: NEWS / LARGE LEADERBOARD / 970x90

Lama Tidak Terlihat, Mobil Dinas Mewah Pemkab Aceh Jaya, Kini Berbaris Rapi

Lama Tidak Terlihat, Mobil Dinas Mewah Pemkab Aceh Jaya, Kini Berbaris Rapi
Suara Pembaca
FOTO: Kendaraan Aset Pemkab Aceh Jaya, Kini Sudah Kembali.
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 1 / 468x60

ACEH JAYA - Mobil - mobil ini sebelumnya diduga belum sempat dipindah tangan dari mantan pejabat di Kabupaten Aceh Jaya.

Seperti kendaraan Mobil Honda CRV berkelir putih, dengan Nomor Polisi BL 121 WA, sebelumnya digunakan sebagai kendaraan dinas Ketua DPRK Aceh Jaya, yaitu H. Hasan Ahmad. Saat masih  menjabat menggunakan Nomor Polisi BL 3 W.

Lalu, ada satu unit Mobil Toyota Fortuner Tipe G, berkelir hitam, dengan Nomor Polisi BL 101 WA, sebelumnya menggunakan  BL 2 W. Kendaraan dinas itu digunakan Wabup Aceh Jaya, Teungku Maulidi, di periode 2012 - 2017.

Selain kedua kendaraan yang saya sebutkan diatas, tampak satu unit Mobil Toyota Prado, berkelir hitam, dengan Nomor Polisi BL 100 WA.

Seingat saya, tutur penulis, dahulunya kendaraan itu digunakan sebagai kendaraan dinas Bupati Aceh Jaya, H. Ir. Azhar Abdurrahman. Tetapi hari ini, saya melihat kendaraan tersebut sudah berada di dinas bersangkutan yang memang sebagai rumah dari kendaraan dinas itu, ujar Nasri.

Keberadaan aset-aset daerah yang dahulunya masih dikuasai mantan para pejabat, kini pada lingkungan kantor dinas membidanginya telah berjejer tiga unit randis dari mantan pejabat.

Terbesit sebuah pertanyaan dibenak saya, tukas Nasri. Apakah kendaraan-kendaraan dinas tersebut dilakukan penarikan oleh pihak aset, atau pengembaliannya atas kesadaran dari mantan pejabat, pihak yang menguasai kendaraan selama ini," tanya dia.

Semoga saja aset daerah itu, benar kembali ke rumahnya. Bukan terparkir rapi sebagai borok WTP, lalu menjadi misterius akan keberadaan kendaraan itu nantinya, harap Nasri Saputra.

Selain itu, selamat dan sukses, saya ucapkan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya atas raihan WTP nya.

"Terus menyongsong pembangun Kabupaten Aceh Jaya, adil, makmur, sejahtera, dan tentunya bersyariat," ujar Nasri.

Dan perlu diingat dan saya sampaikan di dalam kolom suara pembaca yang saya tulis ini, WTP bukan suatu penangkal ataupun ajimat atas pelanggaran hukum, penyimpangan, dan KKN, imbuh Nasri Saputra.

Juga bukan sertifikat jaminan atas tidak pernah terjadinya pelanggaran hukum di masa lalu, sekarang, dan kedepan, kata dia.

Namun, disaat penyerahan tersebut, BPK menegaskan, Opini yang diberikan oleh pemeriksa, termasuk opini WTP yang merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan, kata Nasri.

"Bukan merupakan jaminan tidak adanya penyimpangan yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya fraud dikemudian hari."

WTP Salah Paham atau gagal paham sih ? tulis dia kepada suaraaceh.

Nasri Saputra, adalah mantan jurnalis dari Kabupaten Aceh Jaya. Juga sebagai Tokoh Muda Aceh Jaya. Hal-hal mana yang ditulisnya dalam kolom suara pembaca, itu menjadi tanggung jawab dari penulis.


Kontributor :
Editor : Jefri Aceh 1
Publisher : Alfina Putri
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 2 / 468x60

You can share this post!

Komentar