SUARA INDONESIA
Banner

Pemutakhiran DPB, PDIP Aceh Utara Temukan 2 Poin Kesalahan KIP

ACEH UTARA - Ketua DPC PDIP Aceh Utara Azhar menyebutkan bahwa hasil pemantauan Pemutakiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) yang dilaksanakan oleh KIP Aceh Utara tidak sesuai dengan tekhnis SE KPU 181. Jumat, (27/11/2020). 

Kemudian ia menjelaskan, dari hasil temuan DPC PDIP Aceh Utara ada 2 kesalahan prosedur yang dilakukan oleh KIP Aceh Utara terkait DPB, yang pertama adanya rekapitulasi dan pleno Penetapan DPB dengan tidak mengundang partai politik.

Selanjutnya yang kedua, KIP Aceh Utara tidak melakukan verifikasi data dengan memasukkan data daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) dari Disdukcapil. Sehingga tidak memuat pemilih potensial dan yang TMS.

Misalnya, penduduk terbaru yang telah melakukan perekaman KTP elektronik, meninggal dunia, menjadi TNI/POLRI atau sebaliknya, pindah status dari WNI menjadi WNA, penduduk yang genap berusia 17 tahun, sudah menikah, serta perubahan nama/alamat domisili.

“Kami juga mempertanyakan penetapan pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan yang dilaksanakan oleh KIP Aceh Utara dari Periode Bulan Maret sampai dengan September 2020 tanpa berkoordinasi dan mengundang Partai Politik, ada apa ini, menjadi tanda tanya,” ucap Azhar.

Pihaknya meminta kepada KIP Aceh Utara untuk tidak menyalahkan pihak lain dalam masalah ini seperti dalam pemberitaan sebelumnya mereka malah menyalahkan Partai Politik yang tidak melaporkan.

“Sebenarnya itu tugas siapa, dan mereka juga tidak pernah berkoordinasi dengan kami Partai Politik, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa mereka tidak pernah mengundang Partai Politik dalam setiap penetapan DPB, kecuali hasil penetapan bulan Oktober kemarin itu yang dilaksanakan di bulan November,” jelasnya .

Lanjutnya, awalnya mereka hanya membacakan hasil di depan para pimpinan partai politik dan kemudian langsung mau ditetapkan tanpa memberikan kesempatan bagi pihaknya untuk mengoreksi dan memberikan masukan kepada mereka terkait data-data tersebut yang akan mereka tetapkan, nah disini jelas sekali bahwa mereka mengundang partai politik hanya sebagai formalitas saja untuk menjadi saksi dan mengamini hasil kerja mereka yang dinilai masih prematur.

“Jika memang mau bekerja dengan benar, semestinya jauh-jauh hari KIP dapat mengundang partai politik pada rapat Pleno sebelumnya atau koordinasi baik partai maupun dengan semua pihak terkait supaya ada solusi yang baik, jangan malah meyikut sana sini ketika ada persoalan, bukannya mencari solusi, malah melemparkan handuk kepada orang lain, untuk menutupi bobroknya sendiri,” paparnya. (Radhiah).

Apa Reaksi Anda?